SISTEM PEMERINTAHAN LIBERAL MASA HINDIA BELANDA

 Sistem Pemerintahan Liberal

Keterangan Gambar : Pabrik Gula

Sumber Gambar       : Wikipedia

Sistem Usaha Swasta

Tanam paksa telah mendorong Belanda menjadi negara berkembang sebagai negara industri. Muncullah perdebatan. tentang pelaksanaan. Tanam Paksa . Masyarakat Belanda mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro kontra mengenai Tanam Paksa. Berbagai golongan liberalis di Belanda menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Baik itu kaum humanis maupun kapitalis menolak adanya sistem tanam paksa. Kaum Humanis didasarkan pada sistem tanam paksa tidak berperikemanusiaan, sedangkan kaum kapitalis berlandaskan bahwa sistem tanam paksa tidak menciptakan sistem ekonomi. Kaum liberal menuntut Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelear tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dan buku Suiker Contractor tulisan Frans van de Pure. Kedua buku ini mengkritik tentang pelaksanaan Tanam Paksa.

Ekonomi  liberal kolonial dilatar belakangi oleh :

1. Pelaksanaan system tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat Pribumi.

2. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari Evolusi Perancis dan Evolusi Industri.

3. Kemenangan partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda menerapkan system Ekonomi Liberal di Negeri Jajahannya ( Indonesia ).

4. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh.

Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal itu dilandasi dengan beberapa peraturan :

1. RR atau Undang-undang tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.

2. Peraturan tentang pembendaharaan Negara India-Belanda.

3. Undang-undang Gula ( Suiker Wet ).

4. Agrische Beskuit yang mengatur lebih rinci tentang Agraria.

Isi undang-undang Agraria tahun 1870 : 1) gubernur jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah milik pemerintah, tanah dapat disewakkan paling lama 75 tahun, 2) tanah milik pemerintah antara lainh hutan yang belum dibuka, tanah yang berada diluar wilayah milik desa dan penghuninya, dan tanah milik adat, 3) tanah milik penduduk antara lain sawah, ladang dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. tanah semacam ini boleh disewakan kepada swasta selama 5 tahun. Tujuan UU Agraria 1870 adalah : melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan pemodal asing, member peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia dan membuka kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia, terutama menjadi buruh di perkebunan.

Keterangan Gambar : Kitab Undang-Undang Agraria 870

Sumber Gambar : 

Sejak adanya Undang-Undang Agraria semakin banyak kaum swasta yang memasuki tanah jajahan Hindia Belanda. Mereka mempunyai peran penting dalam eksploitasi tanah jajahan. Ananta jajahan berfungsi sebagai : (1). Tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri Eropa, (2), Tempat pemasaran barang- barang hasil industri Eropa, (3) Penyedia tenaga kerja yang murah. 

Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi diperlukan saran dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jembatan dan liannya untuk memperlancar pengakuan hasil bumi. Pembangunan jembatan, jalur kereta api dan juga pelabuhan. 

Bagi rakyat Bumiputra pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan rakyat. Pertanian Rakyat semakin merosot . Dampak politik etis.

Dampak Politik Pintu Terbuka

Memberikan keuntungan yg besar bagi kaum swasta Belanda

Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda.

Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.

Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.

Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga gula dan kopi.

Menurunnya konsumsi bahan makanan,terutama beras.

Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena telah tersaingi dengan Import dari Eropa.

Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan kereta api.

Rakyat menderita karena masih diterapkan kerja rodi dan adanya hukuman yg berat bagi yg melanggar peraturan poenalie sanctie. Pada tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut Koeli Ordannantie. Peraturan ini memberikan jaminan bagi majikan apabila pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka berakhir. Hukuman yang diberikan kepada para pekerja di perkebunan Belanda disebut Poenalie santie. Hukuman ini khususnya di perkebunan Belanda di daerah Sumatera Timur.. #smib#

——————-————-

Dari Berbagi Sumber